MEDIASELEKTIF.COM - Debat Publik Ketiga Berlangsung di Tiara Convention Center Medan, pada Rabu (13/11/2024) malam, menjadi debat terakhir oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Sumut tahun 2024.
Disetiap debat publik kedua pasangan calon (Paslon) Edy Rahmayadi - Hasan Basri Sagala dari nomor urut 2 dan Bobby - Surya nomor urut 1 terlihat semakin seru, para paslon saling berargumen dengan tema debat pemekaran daerah dan perluasan daerah.
Disesi debat soal pemekaran daerah Paslon Edy Rahmayadi - Hasan Basri Sagala mendukung pemekaran Provinsi Tapanuli dan Kepulauan Nias. Sementara paslon Bobby-Surya masih menjawab mengambang antara setuju, namun bersyarat.
Menurut Surya yang menjadi pembicara mengatakan, pembangunan memunculkan kekhawatiran tentang kemampuan keuangan daerah dan kesiapan infrastruktur untuk mendukung pemekaran tersebut isu ini juga memicu pro dan kontra di kalangan pimpinan dan masyarakat lokal sehingga membutuhkan kajian mendalam dan dialog yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai keputusan yang terbaik.
Pertanyaannya, apakah langkah konkrit yang akan diambil dalam mengatasi tantangan terkait wacana pemekaran di beberapa wilayah di Sumut agar dapat mewujudkan pemerataan pembangunan dan akses layanan lebih baik tanpa membebani keuangan daerah dan infrastruktur yang belum memadai.
"APBD Sumatera Utara lebih kurang Rp13, 5 triliun pastinya kita tahu ini tidak akan mampu bisa menjangkau seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara karena itu kami berharap dan mendorong terus bagaimana supaya Provinsi Sumatera Utara ini dalam rangka membangun keadilan dan pemerintahan pembangunan kita perlu meluruskan usulan pemekaran di Provinsi Sumatera Utara memperjuangkan Bagaimana kepulauannya menjadi provinsi di Sumatera Utara Ini semua adalah tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan pemerataan pembangunan keadilan dalam sektor pembangunan dan inilah yang dirasakan dan juga dibutuhkan oleh masyarakat kita," jelas Hasan Basri Sagala saat itu menjawab.
Karena itu, ujar Hasan, sekali lagi perlu dipahami Rp13, 5 triliun tidak akan mampu untuk memberikan pembangunan yang rata di seluruh Provinsi Sumatera Utara, karena permasalahan infrastruktur jalan sepanjang 3005 KM dalam provinsi Sumut ini juga membutuhkan perhatian yang sangat kuat yang sangat penting dan juga perlu penguatan anggaran yang dilaksanakan dan dianggarkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
"Karena itu kami sangat mendorong agar kehidupan nanti pemekaran di Provinsi Sumatera Utara bisa dilakukan," ucapnya seraya menambahkan moratorium segera dicabut untuk memberikan pemerataan pembangunan yang ada di Sumut.
Kemudian Surya kembali menjawab,
Merupakan suatu kebetulan bagi masyarakat terutama di Kabupaten tentu ini harus dibuat dengan mekanisme dan sistem sesuai peraturan perundang-undangan.
"Kami sudah keliling di beberapa kabupaten kota di Sumatera Utara memang ada beberapa kabupaten kota yang ingin mekar dari Sumatera Utara tapi yang dibilang Pak Hasan tadi mohon maaf pak, jangan kita jadikan pemekaran ini jadi isu-isu politik saja pak, karena mau meraih suara kayak bilang tadi gara-gara mungkin belum pernah disentuh selama 5 tahun yang lalu biar dapat suara di sana udahlah itu mekar di sana biar dia dapat suara nggak boleh Pak Kalau kami nanti walaupun kalau memang untuk dimekarkan kami setuju tapi harus tetap masuk jangan mereka mekar tapi merasa karena Provinsi Sumatera Utara tidak pernah membangun dan mereka minta Mekar kalau mereka memekar Boleh tapi dengan kesan yang baik sudah dibangun Provinsi Sumatera Utara sudah ada bekas pembangunannya sudah ada Monumen yang dibangun di sana Mekar silakan tapi jangan Mekar karena tidak diperhatikan, ucap Bobby menambahkan.
Menurut Hasan terkait dikatakan ini sebagai isu politik Edy - Hasan tidak ada katakan itu, justru demi keadilan pembangunan demi pemerataan pembangunan Sumut perlu didorong untuk dimekarkan nggak ada isi politik di sini.
Pemekaran dan pemerataan pembangunan bukan isi politik, tambah Hasan, masalahnya sekarang adalah 10 tahun pemerintah pusat tidak lagi melaksanakan pembangunan demi pemerataan pembangunan bukan untuk politik.
Diketahui, selama pelaksanaan debat publik ketiga, kali ini pengamanan dari pihak Kepolisian ekstra lebih, dimulai dari arena debat sampai dengan luar gedung kegiatan.(Cok/MSC)
