MEDIASELEKTIF.COM — Para tokoh masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) merasa prihatin dengan kondisi masyarakat saat ini dampak Pilkada Serentak 2024.
Penjabat Bupati Taput, Dimposma Sihombing yang diharapkan mampu menjaga kekondusifan justru terkesan melakukan upaya kegaduhan dan memecah belah masyarakat.
"Sejak Pj bupati ini dilantik kami melihat tidak ada kekondusifan yang dirasakan masyarakat Taput. Masa kantor bupati pun seperti texas kali mau ada adu jotos di situ, ada apa ini? Kita maunya tidak seperti itu, karena kita mau tatanan pemerintahan ini berjalan dengan baik," ujar Ketua Lembaga Adat Dalihan Natolu (LADN) Taput, Marslan Sinaga kepada wartawan, Kamis (17/10/2024).
Ia mengamati beberapa peristiwa yang terjadi belakangan ini efek 'cawe-cawe' Pj Bupati Dimposma Sihombing. Mulai dari masifnya papan bunga terpajang di seputaran kantor bupati, baliho bernada hasutan yang dipasang di beberapa kecamatan, hingga 'demo bayaran' di kantor bupati pada waktu bersamaan datangnya sekdaprov Sumut dan rombongan untuk melakukan pembinaan di Pemkab Taput.
"Belum lagi sebelumnya video-video hoaks yang disebarluaskan kepada generasi muda Taput, tentu ini sungguh sangat merusak mental anak-anak muda kita apalagi Taput sangat dikenal sebagai kota wisata rohani dan pusat HKBP bagi umat Nasrani," ujarnya didampingi beberapa tokoh masyarakat dan tokoh adat Taput lainnya.
LADN mengajak semua kandidat yang berkontestasi untuk memberikan edukasi politik yang sehat dan mencerdaskan. Menjaga adat dan peradaban yang sudah tertata dengan baik selama ini di Kabupaten Taput.
Terhadap para aparatur penegak hukum, aparatur sipil negara, dan unsur penyelenggara pemilihan agar menjaga netralitas dan tidak berat sebelah dalam ucapan, perbuatan, dan tindakan guna menjaga kekondusifan hingga hari H Pilkada, 27 November 2024.
"Pj bupati dan seluruh instansi terkait kami harap netral-lah di Pilkada ini. Soal pilihan silakan saja berbeda karena itu hanya diri kita dan Tuhan yang tahu. Namun dalam perbuatan janganlah kita perlihatkan dan menciptakan kegaduhan ini. Kami mendengar seperti kiriman papan bunga hingga demo itu semacam sudah di-setting dan tentunya ini sudah membuat kegaduhan serta kerukunan masyarakat Taput," ujar Marslan.
Ia mengajak semua masyarakat kembali menghayati Dalihan Natolu sebagai falsafah hidup orang Batak. Dalihan Na Tolu atau “Tungku Nan Tiga” memiliki makna sistem pranata sosial patrilineal, artinya kedudukan laki-laki yang lebih utama sehingga mengharuskan perempuan ketika sudah menikah harus mengikuti suami dan menjadi anggota kerabat suami termasuk keturunannya.
"Jika ini dengan benar kita hayati maka tidak akan ada konflik yang terjadi. Mari kita tetap
menjunjung tinggi adat dan adab. Selama ini kami terus menyosialisasikan soal ini di seluruh desa-desa yang ada di Taput. Mari saling kita jaga kekondusifan. Kami siap turun dengan tokoh masyarakat dan adat lainnya, sejalan sepikir untuk menjaga kekondusifan di Taput ini," pungkasnya.
Apresiasi Mendes
Tokoh masyarakat Taput lainnya, Tohom Tobing, mengapresiasi Mendagri Tito Karnavian dan menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), telah mengirimkan sosok Dimposma Sihombing yang berhasil membuat kegaduhan di kehidupan masyarakat Taput. Dimposma saat ini menjabat sebagai Direktur Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal Kemendes PDTT.
"Jika sampai 27 November 2024 mendatang Pj bupati kiriman Mendagri dan Mendes PDTT ini masih menjabat, kami tidak garansi keamanan di Taput. Kelihatannya dia sudah kondisikan Taput ini seperti lima tahun yang lalu,"ujarnya.
Mantan ketua AMPI Taput empat periode ini menambahkan, masyarakat Taput sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan peradaban. Jangan gara-gara Pilkada dan berbeda pilihan, kondusifitas di Taput menjadi terganggu serta terjadi polarisasi yang tinggi antar-elemen masyarakat.
"Kami harus akui bahwa kondisi di Taput akhir-akhir ini tidak baik-baik saja. Malah kami melihat cenderung arahnya seperti lima tahun yang lalu, seperti pembakaran kantor panwas dan gejolak-gejolak lainnya," katanya.
Richard Pakpahan, tokoh masyarakat asal Tarutung, menambahkan bahwa sesuai informasi yang diperolehnya bahwa Pj Bupati Dimposma juga melakukan intervensi ke kepala Dinas Pendidikan melalui kepala seksi untuk memobilisasi para kepala sekolah mendukung salah satu paslon.
"Peristiwa ini sudah berlangsung tiga minggu belakangan ini, kalaulah ini benar tentu sangat tidak pantas apa yang dilakukan Pj bupati tersebut.
Selama dia Pj sangat kontras kebijakan yang dia lakukan ketimbang pejabat-pejabat sebelumnya. Padahal tugas Pj bupati adalah untuk menyukseskan Pilkada, menjaga kondusivitas selama tahapan Pilkada dan memastikan roda pemerintahan di Taput berjalan baik dan sesuai aturan," pungkasnya.(Rel/MSC)
