MEDIASELEKTIF.COM - Masih banyaknya Pemerintah Kabupaten yang tidak membiayai anggota Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD), membuat mereka yang seharusnya melayani jamaah haji, malah menjadi jamaah haji.
Ini suatu yang miris sehingga Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) harus menaikkan anggarannya.
Hal itu dikatakan Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara nomor Urut 2, Hasan Basri Sagala di hadapan para anggota KBIHU Sumut dan para pemilik Travel Umroh Sumut di Jalan Veteran pasar V Komplek PTPN. NO 16 Helvetia, Medan, Sumatera Utara, Selasa (22/10/2024).
Hasan menyatakan kalau di Kementerian Agama sudah ada bidang KBIHU yang peran sertanya sangat dibutuhkan kementerian karena lembaga tersebut tidak bisa bergerak sendiri dalam mengelola haji tanpa bekerja sama dengan KBIHU.
“Dalam sejarah perhajian, Kementerian Agama tidak bisa jalan sendiri. Harus bermitra dengan KBIHU dan untuk itu anggaran harus dinaikkan.
Apalagi TPHD itu bisa diisi oleh orang-orang KBIHU,” ujar Hasan.
Dikatakannya, kalau yang paling penting adalah adanya undang-undang dan regulasi di kementerian yang harus didorong oleh KBIHU agar terealisasi.
“Kalo bisa kita sama-sama mendorong undang undang terkait haji agar dikuatkan dan diperluas, sehingga anggaran KBIHU bisa terealisasi secara undang-undang apalagi TPHD bisa diisi oleh KBIHU,” katanya.
Hasan menambahkan dengan regulasi yang jelas dan diperkuat dengan undang-undang maka alasan untuk mengeksekusi anggaran akan lebih mudah untuk KBIHU se Indonesia.
“Anggaran untuk TPHD ada yang dianggarkan dari daerah, tapi masih ada yang tidak dianggarkan oleh pemkabnya, sehingga petugas TPHDnya berangkat dengan dana sendiri dan akhirnya tidak melakukan tugasnya sebagai petugas TPHD yakni melayani jamaah haji,” papar Hasan.
Lebih lanjut Hasan menceritakan pertemuannya dengan Pj Gubsu, Agus Fatoni yang saat itu menjabat sebagai team monitoring haji. Dirinya meminta agar petugas TPHD tidak berangkat ke Makkah menggunakan biaya sendiri-sendiri.
“Namun sampai sekarang tidak ada realisasinya,” ungkap Hasan.
Hasan menegaskan kalau pengelolaan haji ke depannya akan sama pengelolaannya dengan umroh. Pihak swasta akan bisa untuk pengelolaan pemberangkatan haji.
Untuk itu pengelolaan haji perlu bekerjasama dengan KBIHU agar tidak terdapat pelayanan yang tidak semestinya.
“Anggaran haji naik, tapi fasilitas tak ada, pelayanan kurang sehingga yang jelek nama kementerian dan KBIHU juga,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu juga Hasan mengenalkan dirinya kepada para peserta yang mungkin belum mengenal Hasan secara lebih dekat.
Hasan juga mengungkapkan kalau dirinya di videoin saat menjadi imam salat Jumat dan dishare agar orang tau kalau dirinya adalah seorang muslim.
Dalam acara yang dihadiri Ketua DPW KBIHU Sumut, Ilyas Halim, Sekretaris KBIHU Sahbinan Hasibuan, Bendahara KBIHU Aliyah Rahmayani Siregar, Ketua KBIHU Medan Sangkot Saragaih, dan peserta dari 68 KBIHU, Hasan meminta dukungannya.
“Ada sekitar 1 juta jika diakumulasikan anggota KBIHU, saya mohon dukungannya agar Edy Hasan bisa menang dalam Pilgub ini. Jika Edy Hasan menang, Insya Allah pengelolaan haji akan kita tingkatkan lebih baik lagi, “ pungkasnya.
