MEDIASELEKTIF.COM – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara, mengumumkan capaian dan kinerja APBN di wilayah Sumatera Utara hingga akhir Juli 2024.
Kinerja ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, baik di tingkat nasional maupun global.
Konferensi pers ini disampaikan oleh Arridel Mindra, selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara yang juga Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I, Syaiful selaku Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Utara, Parjiya selaku Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumatera Utara, Dodok Dwi Handoko selaku Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumatera Utara, dan Darmawan selaku Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II.
Pendapatan dan Belanja Negara
Hingga akhir Juli 2024, total pendapatan negara di Sumatera Utara tercatat sebesar Rp21,36 triliun, yang setara dengan 47,51% dari target tahunan. Meski terjadi penurunan sebesar 9,08% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, pendapatan negara tetap menjadi sumber utama dalam mendukung berbagai program dan kebijakan pemerintah di wilayah ini.
Belanja negara di Sumatera Utara juga menunjukkan perkembangan positif dengan realisasi mencapai Rp37,01 triliun, atau sekitar 52,65% dari pagu yang ditetapkan. Realisasi belanja ini mengalami pertumbuhan sebesar 9,57% dibandingkan tahun lalu, yang menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Defisit APBN tercatat sebesar Rp 15,65 triliun atau 61,78% dari pagu, namun masih berada dalam batas yang dapat dikelola dengan baik.
Pertumbuhan Ekonomi yang Stabil
Perekonomian Sumatera Utara terus tumbuh dengan stabil, tercermin dari angka pertumbuhan ekonomi sebesar 4,95% secara tahunan (yoy) pada Triwulan II 2024.
Pertumbuhan ini didukung oleh konsumsi rumah tangga yang kuat serta peningkatan investasi, terutama di sektor-sektor utama seperti perdagangan, industri pengolahan, dan pertanian. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Utara pada Triwulan II 2024 mencapai Rp285,32 triliun dalam nilai ADHB, dan Rp157,32 triliun dalam nilai ADHK 2010, menunjukkan bahwa perekonomian wilayah ini tetap bertumbuh meskipun ada berbagai tantangan global.
Inflasi dan Deflasi: Stabilitas Harga Terjaga
Sumatera Utara mencatat deflasi sebesar 0,82% pada Juli 2024, lebih tinggi dibandingkan deflasi nasional yang mencapai -0,18% pada bulan yang sama.
Secara tahunan, inflasi di Sumatera Utara tercatat sebesar 2,06%, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 2,13%. Beberapa komoditas utama yang mempengaruhi inflasi di wilayah ini termasuk cabai rawit, beras, bayam, emas perhiasan, dan kangkung. Meskipun terjadi deflasi, stabilitas harga di Sumatera Utara tetap terjaga, yang menunjukkan pengelolaan yang baik atas faktor-faktor yang mempengaruhi harga di pasar lokal.
Proyek-Proyek Strategis: Penguatan Infrastruktur
Sejumlah proyek strategis yang dijalankan di Sumatera Utara menunjukkan kemajuan signifikan hingga Juli 2024. Proyek preservasi dan pembangunan jalan nasional, yang meliputi sepanjang 765,7 km, telah mencapai realisasi sebesar Rp504,32 miliar.
Pembangunan Bendungan Lausimeme juga mencatat progres yang baik dengan realisasi sebesar 67,69% atau Rp203,58 miliar dari total pagu Rp300,74 miliar.
Di sektor pendidikan, rehabilitasi madrasah dan dukungan kepada siswa melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan beasiswa KIP Kuliah terus berlanjut, dengan total anggaran sebesar Rp1,65 miliar telah disalurkan hingga Juli 2024 untuk mendukung 1.962 siswa dan mahasiswa penerima bantuan pendidikan.
Manfaat Langsung dari Belanja Pemerintah
Belanja pemerintah pusat di Sumatera Utara memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Berbagai program seperti Program Indonesia Pintar, bantuan sosial, dan pembangunan infrastruktur dasar telah berhasil menjangkau banyak lapisan masyarakat di seluruh provinsi.
Misalnya, ribuan siswa telah mendapatkan bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di wilayah ini.
Pembangunan infrastruktur seperti pasar, jalan, jembatan, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dengan membuka akses yang lebih luas bagi perdagangan dan mobilitas masyarakat.
Belanja Pemerintah Pusat: Fokus pada Sektor Prioritas
Belanja pemerintah pusat di Sumatera Utara hingga Juli 2024 telah mencapai Rp12,79 triliun, dengan alokasi terbesar diberikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang fokus pada penambahan nilai jalan dan jembatan.
Belanja untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, serta Kementerian Pertahanan juga menunjukkan realisasi yang signifikan, mencerminkan fokus pemerintah pada pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, dan keamanan.
Investasi besar di sektor-sektor ini penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara didukung oleh infrastruktur yang memadai dan layanan publik yang optimal. Realisasi belanja yang tinggi di sektor-sektor ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempersiapkan wilayah ini untuk menghadapi tantangan di masa depan.
Tren Belanja Pemerintah: Pertumbuhan yang Positif
Belanja pemerintah pusat di Sumatera Utara mencatat tren yang positif dengan pertumbuhan sebesar 7,44% (yoy) pada tahun 2024. Belanja barang dan bantuan sosial mengalami peningkatan signifikan, yang menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat.
Realisasi belanja modal yang terbesar diarahkan pada penambahan nilai jalan dan jembatan, mencerminkan prioritas pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur yang mendukung perekonomian daerah.
Peningkatan belanja di sektor-sektor ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan di wilayah Sumatera Utara.
Dukungan Pemilu Serentak 2024
Dukungan anggaran untuk pelaksanaan pemilu serentak 2024 di Sumatera Utara mencapai Rp3,43 triliun, dengan realisasi hingga pertengahan Agustus mencapai Rp1,54 triliun.
Anggaran ini digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan penting dalam proses pemilu, termasuk honorarium untuk badan ad-hoc, pengadaan logistik, dan pengamanan selama pemilu.
Selain itu, alokasi dana untuk Polri, Kejaksaan, dan Kementerian Pertahanan juga disediakan untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan lancar, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Realisasi Dana Hibah Pilkada
Realisasi dana hibah untuk Pilkada serentak 2024 di Sumatera Utara menunjukkan pengelolaan anggaran yang efektif. Dengan total anggaran sebesar Rp2,68 triliun, hingga pertengahan Agustus realisasi telah mencapai Rp35,75 miliar, atau 1,34% dari target.
Lembaga-lembaga seperti KPU, Bawaslu, Kementerian Pertahanan, dan Kepolisian Negara RI memainkan peran penting dalam memastikan bahwa Pilkada berlangsung dengan baik, transparan, dan sesuai dengan standar demokrasi yang diharapkan.
Transfer ke Daerah (TKD): Peningkatan Penyaluran Dana
Transfer ke Daerah (TKD) di Sumatera Utara terus menunjukkan peningkatan yang signifikan, dengan realisasi mencapai Rp24,21 triliun atau 54,80% dari pagu anggaran hingga Juli 2024.
Peningkatan ini terutama didorong oleh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Desa, yang semuanya berperan penting dalam mendukung pembangunan di tingkat daerah.
Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Nonfisik juga terus diupayakan untuk memenuhi syarat penyaluran sehingga dapat digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.
Penerimaan Pajak: Sumber Pendapatan Utama
Penerimaan pajak di Sumatera Utara hingga awal Agustus 2024 mencapai Rp18,5 triliun atau 47,39% dari target tahunan. Meskipun terjadi penurunan sebesar 8,46% dibandingkan dengan tahun lalu, Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tetap menjadi sumber utama penerimaan pajak.
Sektor-sektor utama yang mendominasi penerimaan pajak termasuk Perdagangan Besar dan Eceran, serta Transportasi dan Pergudangan yang mencatat pertumbuhan signifikan sebesar 28,2% (yoy).
Pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki kinerja penerimaan pajak melalui berbagai kebijakan dan inisiatif, termasuk intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, guna memastikan bahwa penerimaan pajak dapat mendukung pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
Kinerja penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai di Sumatera Utara menunjukkan dinamika yang menarik. Penerimaan Bea Masuk mengalami kontraksi sebesar 7,99% secara tahunan, sementara penerimaan Bea Keluar juga mengalami penurunan sebesar 11,68%.
Namun, penerimaan Cukai justru menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan sebesar 21,67% (yoy). Hal ini mencerminkan konsumsi barang-barang kena cukai yang tetap kuat meskipun ada penurunan dalam volume perdagangan internasional.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP):
Kontribusi yang Signifikan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga Juli 2024 di Sumatera Utara mencapai Rp1,68 triliun atau 86,65% dari target, dengan pertumbuhan sebesar 6,31% dibandingkan tahun sebelumnya.
Peningkatan ini didorong oleh optimalisasi pengelolaan sumber daya negara dan pendapatan dari Badan Layanan Umum (BLU). PNBP terus menjadi sumber pendapatan penting di luar pajak yang membantu menjaga stabilitas fiskal dan mendukung berbagai program pembangunan.
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan UMi di Sumut
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus memperlihatkan tren positif, dengan realisasi mencapai 64,48% dari plafon hingga Juli 2024. Penyaluran terbesar terjadi di Kota Medan, sementara sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Pertanian menjadi penerima utama, mencerminkan dukungan pemerintah yang kuat terhadap usaha kecil dan menengah di daerah ini. Di sisi lain, penyaluran Ultra Mikro (UMi) tumbuh signifikan, mencapai 283,18% (yoy), yang menunjukkan peningkatan akses pembiayaan bagi usaha mikro, yang merupakan tulang punggung perekonomian lokal.
Kesimpulan: Stabilitas dan Pertumbuhan
Secara keseluruhan, kinerja APBN di Sumatera Utara hingga Juli 2024 menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran negara dilakukan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Pertumbuhan ekonomi yang stabil, inflasi yang terkendali, serta realisasi belanja yang efektif menunjukkan bahwa APBN tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja APBN dengan fokus pada pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, serta menjaga sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan APBN dapat terus memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.(Rel/MSC)
