MEDIASELEKTIF.COM - Pusat Monitoring Politik dan Hukum
Indonesia (PMPHI) memahami rencana Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang akan menyiapkan 1 juta hektar lahan di
Kalimantan Tengah untuk investor China.
"Kita mengapreasi rencana Luhut Binsar Pandjaitan
tersebut hanya karena ingin membuat terobosan terbaru, yaitu menciptakan
Indonesia agar mengalami swasembada pangan," ujar Koordinator PMPHI, Gandi
Parapat kepada wartawan di Jakarta, Senin (29/4/2024).
Namun kata Gandi, rencana itu sebaiknya dapat dikaji dan
dipertimbangkan kembali oleh pemerintah mengingat kondisi perekonomian
masyarakat belum pulih akibat kenaikan harga kebutuhan pokok. Selain itu,
kondisi kalangan petani di Tanah Air, masih belum menguntungkan akibat tergerus
perubahan iklim.
"Kita mengkhawatirkan penyiapan lahan satu juta hektar
oleh pemerintah untuk investor asal China ini justru menumbuhkan persoalan baru
di tengah masyarakat. Ini bisa mempengaruhi situasi keamanan dan politik di
Tanah Air, yang bisa memperburuk perekonomian secara nasional," ungkap
Gandi Parapat.
Gandi menyarankan pemerintah agar melibatkan pihak perguruan
tinggi, khususnya bidang pertanian untuk menciptakan swasembada pangan di
negeri ini. Selain itu, masyarakat dari kalangan petani juga perlu untuk
diberdayakan pemerintah.
"Dulu di era pemerintahan Soeharto, Indonesia tanpa
melibatkan pihak asing, justru swasembada beras. Dulunya, pemerintah justru
memprioritaskan swasembada beras dengan memberikan perhatian secara khusus
untuk kalangan petani. Ini justru berbeda dengan kondisi sekarang,"
katanya.
Gandumenyatakan bahwa yang seharusnya mengurus sektor
pertanian bukanlah pebisnis, melainkan mereka yang memiliki pengalaman langsung
dalam bidang pertanian, seperti para petani itu sendiri.
Diseburkan, pengelolaan pertanian akan lebih efektif dan
sesuai dengan kebutuhan masyarakat jika dilakukan oleh petani maupun anak-anak
petani yang memahami kondisi dan kebutuhan di lapangan.
"Kalau lahan satu juta hektar diserahkan untuk dikelola
investor China justru tidak memihak kalangan petani. Ini bisa memicu konflik
yang bisa mengganggu situasi keamanan dan politik di Tanah Air. Oleh karena
itu, masalah ini harus dikaji ulang," sebutnya.(Rel/MSC)
