MEDIASELEKTIF.COM - Forum Diskusi Publik yang mengangkat tema penting, "Kewirausahaan Sosial dan Dampaknya dalam Mengatasi Kemiskinan kembali diselenggarakan di Lombok Plaza Hotel, Jumat, (19/01/2024) kemarin.
Dalam acara ini turut dihadiri sejumlah pembicara dan peserta yang antusias, terdiri dari pelaku bisnis sosial, pemerintah daerah, aktivis sosial, dan masyarakat umum. Diskusi publik ini menjadi wadah penting untuk mengeksplorasi peran kewirausahaan sosial dalam upaya mengatasi tantangan kemiskinan.
Ada Beberapa poin utama yang menjadi fokus diskusi meliputi:
Pertama Konsep Dasar Kewirausahaan Sosial:
Diskusi dimulai dengan pemahaman konsep dasar kewirausahaan sosial. Peserta diperkenalkan pada ide bahwa bisnis sosial memiliki tujuan lebih dari sekadar menciptakan keuntungan finansial, yakni memberikan dampak sosial positif, khususnya dalam mengurangi tingkat kemiskinan.
Kedua Model Bisnis Kewirausahaan Sosial:
Peserta mendiskusikan berbagai model bisnis kewirausahaan sosial yang terbukti efektif dalam mengatasi kemiskinan. Mulai dari koperasi masyarakat lokal hingga platform digital pendukung akses pekerjaan, diskusi mencakup beragam strategi kewirausahaan sosial.
Ketiga Studi Kasus Keberhasilan Kewirausahaan Sosial:
Diskusi menyoroti studi kasus keberhasilan kewirausahaan sosial dalam mengatasi kemiskinan. Peserta mendapatkan wawasan mengenai bagaimana proyek-proyek mikrofinansial hingga inisiatif pendidikan berbasis masyarakat mampu memberikan solusi konkrit.
Keempat Tantangan dan Hambatan Kewirausahaan Sosial:
Diskusi tidak hanya membahas keberhasilan, tetapi juga tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh wirausahawan sosial. Keterbatasan sumber daya dan kesulitan mencapai skala menjadi sorotan, memahamkan peserta tentang realitas kompleks dalam memerangi kemiskinan melalui kewirausahaan sosial.
Kelima Peran Pemerintah dan Lembaga Dukungan:
Peserta membahas peran pemerintah dan lembaga lain dalam mendukung kewirausahaan sosial. Diskusi mencakup bagaimana kebijakan publik dan dukungan lembaga dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan kewirausahaan sosial.
Keenam Partisipasi Masyarakat dalam Kewirausahaan Sosial:
Diskusi menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam kewirausahaan sosial. Peserta diajak untuk berpikir kreatif tentang cara mereka dapat berkontribusi dalam mendukung atau menginisiasi proyek-proyek kewirausahaan sosial di komunitas mereka.
Ketujuh Etika dan Keberlanjutan dalam Kewirausahaan Sosial:
Diskusi mengakhiri dengan fokus pada etika dan keberlanjutan dalam kewirausahaan sosial. Partisipan membahas bagaimana menjaga nilai-nilai etika dalam mengatasi kemiskinan dan memastikan dampak positif yang dihasilkan dapat berlanjut dan berkelanjutan.
Tujuan Utama Diskusi Publik:
1. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat tentang konsep kewirausahaan sosial dan dampaknya terhadap mengatasi kemiskinan.
2.Mendorong Partisipasi Aktif dan Motivasi Masyarakat dalam proyek-proyek kewirausahaan sosial.
3.Merumuskan Solusi Konkret dan Ide-Inovatif untuk mengatasi kemiskinan melalui kewirausahaan sosial.
4.Membangun Jaringan dan Kerjasama antara stakeholder dalam upaya bersama mengatasi kemiskinan.
5. Menyebarkan Kesadaran Etika dan Keberlanjutan dalam kewirausahaan sosial.
Forum Diskusi Publik ini diharapkan dapat menciptakan kesadaran yang lebih tinggi, memotivasi partisipasi aktif, dan merumuskan solusi konkret untuk mengatasi kemiskinan melalui pendekatan kewirausahaan sosial.
Statement para narasumber:
A. DR. Ir. HA Helmy Faishal Zaini
1. Pada tahun 2009-2014 ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan tugas kepada saya untuk menjadi Menteri PDT, salah satu daerah yang paling saya kunjungi itu adalah Nusa Tenggara Barat (NTB). Ketika itu IPM NTB berada di urutan ketiga atau keempat paling bawah, karena pembentuk IPM itu ada 3, yaitu: faktor pendidikan yang dilihat dari usia rata-rata lama sekolah, faktor kedua adalah kesehatan seperti angka kematian ibu melahirkan. Jika angka kematian ibu melahirkan sangat tinggi, itu artinya daerah itu masih sangat tertinggal. Ketiga adalah indeks pendapatan perkapita masyarakat
2. Di tahun politik ini adalah kesempatan kita seluruh masyarakat untuk mengisi ruang-ruang publik untuk mendiskusikan sekaligus menentukan arah politik kita sehingga pemilu sebagai sebuah sirkulasi dari kepemimpinan nasional dapat membentuk satu harapan sesuai dengan cita-cita di masa yang akan datang
3. Kita kalau melihat capture situasi ekonomi kita sangat timpang. Ada sumber yang menyebutkan empat orang kaya di Indonesia ini setara dengan kekayaan 100 juta penduduk Indonesia.
4. Situasi ini diperburuk dengan dari dana yang berputar di Indonesia itu 80% berada di Jakarta. Sehingga lahirlah kebijakan desentralisasi dalam bentuk otonomi daerah dan tentu banyak sekali dilakukan transformasi di dalam tata kelola pemerintahan. Misalnya munculnya dana desa. Ini adalah wujud dari desentralisasi. Karena semakin banyak dana yang dikelola oleh unit pemerintahan paling kecil maka bisa tercermin indikasi bahwa daerah itu ikut terbangun. Karena cermin dari pemerintah kita adalah pemerintah di tingkat desa
5. Jika dalam satu daerah indeks pendidikan, kesehatan dan pendapatan ekonominya itu rendah berarti daerah itu bisa dikatakan sangat tertinggal dan sangat miskin. Penyebab ketertinggalan itu lebih banyak di faktor pendidikan.
B. H. Wirawan, S.Si., M.T
1. Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat. Data menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Provinsi NTB masih sangat tinggi. Tahun 2023 rata-tata kemiskinan di NTB 13,85%, jadi masih jauh di atas rata-rata nasional yaitu 9,36%. Artinya dalam konteks kemiskinan provinsi NTB dapat dikatakan berkontribusi untuk menjadi faktor pemberat dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Indonesia
2. Kalau kita lihat daerah per daerah angka kemiskinan terkonsentrasi secara proporsional baik di Pulau Lombok maupun di Pulau Sumbawa. Yang paling tinggi angka kemiskinannya adalah Kabupaten Lombok Utara (KLU) yaitu sebesar 25,8%. Artinya seperempat dari penduduk Lombok Utara terbelit persoalan kemiskinan, sehingga dalam konteks itu sampai saat ini KLU masih dikategorikan sebagai daerah tertinggal di Indonesia.
3. Kalau dilihat dari data, angka kemiskinan di Kota Sumbawa Barat (KSB) itu masih 12,92%. Padahal dalam konteks pendapatan perkapita KSB sudah termasuk kategori masyarakat berpenghasilan tinggi. Pertumbuhan ekonomi juga tinggi. Bagaimana kita meng-compare angka pendapatan per kapita dengan angka kemiskinan, maka bisa kita ambil 1 kesimpulan bahwa memang pendapatan GNP atau PDB dibagi jumlah penduduk masih tinggi tetapi distribusinya belum merata. Artinya ada akumulasi sumber daya, ada akumulasi pendapatan yang tinggi.
C. Indah Purwanti Ningsih, S.E
1. Syarat menjadi negara maju salah satunya adalah minimal 12% penduduknya bekerja di sektor bisnis atau wirausaha, sedangkan Indonesia saat ini kita masih berada di 3,4%.
2.Realitanya adalah lulusan sarjana itu 1,4 juta/tahun, sedangkan lapangan pekerjaan setiap tahunnya hanya sebanyak 141.000/tahun. Lalu kemudian kemana sisa sarajana tersebut? Maka sebagian besar menjadi pengangguran. Pengangguran memberikan kontribusi besar dalam kemiskinan di daerah. Solusinya apa? Solusinya yaitu jika memang lapangan pekerjaan terbatas, maka kita yang memberikan lapangan pekerjaan itu kepada orang lain melalui wirausaha.
3.Saya mulai berbisnis sejak tahun 2012, dimana sangat sedikit orang yang memanfaatkan teknologi digital untuk menghasilkan sesuatu, tetapi sekarang khususnya generasi Z yang paling mudah mencetak uang karena dekat dengan dunia digital dan dunia sosial media.
4. Saya memulai bisnis dari NOL pada tahun 2012. Saya dulunya adalah seorang karyawan Bank Syariah yang ada di Indonesia, setelah itu resign dan memilih untuk menjadi wirausaha.(Rel/MSC)
