MEDIASELEKTIF.COM – Pada hari Kamis, 18 Januari 2024, Lombok Plaza Hotel Kota Mataram menjadi saksi diselenggarakannya Forum Diskusi Publik yang membahas isu krusial dalam perekonomian, yakni "Kebijakan Publik untuk Mengurangi Ketimpangan Ekonomi".
Acara ini dihadiri oleh sejumlah pakar ekonomi, praktisi bisnis, pemerintah daerah, serta masyarakat yang peduli terhadap tantangan ekonomi yang dihadapi saat ini.
Forum diskusi ini menjadi platform penting untuk membahas dan merinci langkah-langkah konkret dalam mengatasi masalah ketimpangan ekonomi yang semakin meruncing di tingkat lokal maupun global. Dalam konteks ini, beberapa aspek pokok telah menjadi fokus utama pembahasan:
Aspek Ketimpangan dan Distribusi Pendapatan
Diskusi dimulai dengan pemahaman bahwa ketimpangan ekonomi bukan hanya masalah distribusi pendapatan tetapi juga masalah akses ke peluang ekonomi. Pembicaraan melibatkan pertimbangan terhadap perlunya menciptakan lingkungan yang memastikan setiap lapisan masyarakat memiliki akses setara terhadap peluang ekonomi.
Peran Pemerintah dalam Kebijakan Fiskal:
Forum membahas peran pemerintah dalam menciptakan kebijakan fiskal yang mendukung pengurangan ketimpangan. Kebijakan pajak yang adil, penggunaan anggaran untuk mendukung program sosial dan pendidikan, serta pemberdayaan sektor ekonomi mikro dan kecil menjadi poin penting.
Inklusi Keuangan dan Peran Sektor Swasta:
Diskusi melibatkan kebijakan-kebijakan yang mendorong inklusi keuangan, melibatkan lebih banyak orang dalam sistem keuangan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Peran sektor swasta dalam tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan kebijakan inklusif juga menjadi sorotan penting.
Pendidikan dan Pelatihan untuk Mengurangi Kesenjangan Keterampilan:
Pentingnya pendidikan dan pelatihan dalam mengurangi kesenjangan keterampilan menjadi topik yang diuraikan. Kebijakan publik yang mendukung akses merata ke pendidikan berkualitas dan pelatihan keterampilan dianggap krusial untuk menciptakan tenaga kerja yang lebih kompeten.
Dampak Globalisasi dan Perdagangan Internasional:
Dalam konteks globalisasi, forum membahas dampaknya terhadap ketimpangan ekonomi. Kebijakan yang seimbang diperlukan untuk memanfaatkan peluang globalisasi tanpa meninggalkan dampak negatif pada kelompok masyarakat yang lebih rentan.
Acara ini didukung oleh beberapa narasumber terkemuka yang memberikan wawasan mendalam mengenai isu-isu tersebut, termasuk:
DR. Ir. HA Helmy Faishal Zaini
Prof. Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag
H. Wirawan, S.Si., M.T
Forum Diskusi Publik ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam merancang kebijakan publik yang efektif untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Para pemangku kepentingan diharapkan terus berkolaborasi untuk mencapai tujuan ini.
Beberapa statement narasumber:
DR. Ir. HA Helmy Faishal Zaini
Di tahun politik ini adalah kesempatan kita seluruh masyarakat untuk mengisi ruang-ruang publik untuk mendiskusikan sekaligus menentukan arah politik kita sehingga pemilu sebagai sebuah sirkulasi dari kepemimpinan nasional dapat membentuk satu harapan sesuai dengan cita-cita di masa yang akan datang
Kita kalau melihat capture situasi ekonomi kita sangat timpang. Ada sumber yang menyebutkan empat orang kaya di Indonesia ini setara dengan kekayaan 100 juta penduduk Indonesia
Situasi ini diperburuk dengan dari dana yang berputar di Indonesia itu 80% berada di Jakarta. Sehingga lahirlah kebijakan desentralisasi dalam bentuk otonomi daerah dan tentu banyak sekali dilakukan transformasi di dalam tata kelola pemerintahan. Misalnya munculnya dana desa. Ini adalah wujud dari desentralisasi. Karena semakin banyak dana yang dikelola oleh unit pemerintahan paling kecil maka bisa tercermin indikasi bahwa daerah itu ikut terbangun. Karena cermin dari pemerintah kita adalah pemerintah di tingkat desa
Pada tahun 2009-2014 ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan tugas kepada saya untuk menjadi Menteri PDT, salah satu daerah yang paling saya kunjungi itu adalah Nusa Tenggara Barat (NTB). Ketika itu IPM NTB berada di urutan ketiga atau keempat paling bawah, karena pembentuk IPM itu ada 3, yaitu: faktor pendidikan yang dilihat dari usia rata-rata lama sekolah, faktor kedua adalah kesehatan seperti angka kematian ibu melahirkan. Jika angka kematian ibu melahirkan sangat tinggi, itu artinya daerah itu masih sangat tertinggal. Ketiga adalah indeks pendapatan perkapita masyarakat
Jika dalam satu daerah indeks pendidikan, kesehatan dan pendapatan ekonominya itu rendah berarti daerah itu bisa dikatakan sangat tertinggal dan sangat miskin. Penyebab ketertinggalan itu lebih banyak di faktor pendidikan
Prof. Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag
Kita berada pada urutan keempat sebagai negara yang mengalami ketimpangan ekonomi setelah Rusia, India, Thailand. Contoh kasusnya adalah di Indonesia itu hanya beberapa orang saja yang menguasai 20 juta hektar tanah. Kondisi-kondisi ini tentu tidak bisa terus menerus seperti ini. Ini akan menjadi letupan yang tidak terduga ke depan karena ketimpangan ini sudah sangat luar biasa
Gross National Income (GNI) kita itu baru 4.600 USD, Malaysia 11.300 USD. Jauh sekali bedanya.
80% uang beredar di Ibukota Jakarta. Ketika menabung di Bank Nasional, begitu menabung dan di enter, sudah masuk server di Jakarta apapun bentuk transaksinya.
Ada sebuah konsep yang menurut kami baik untuk dilakukan agar uang yang masuk ke bank Nasional tidak hanya beredar di Jakarta yaitu adanya sebuah konsep membangun ekosistem keuangan digital daerah. Maka yang perlu dibangun adalah Keuangan Digital Syariah Daerah. Mengapa syariah? Karena wilayah NTB ini notabene adalah syariah.
Bagaimana pola membangung ekosistem keuangan syariah digital supaya uang itu tidak berpindah ke pusat, maka perlu infrastruktur yang bisa konek ke Bank NTBS. Apa itu? Ada BMT, ada BPRSyariah, ada Koperasi Syariah ataupun pondok-pondok pesantren
H. Wirawan, S.Si., M.T
RPJDP 2005-2025 sudah dilaksanakan dalam 4 fase RPJMD. Periode 2005-2009 di bawah pimpinan Lalu Serinata. Visi beliau adalah gerbang emas. Prioritasnya adalah bagaimana mengangkat Sumber Daya Manusia kita yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia Provinsi NTB
Tahun 2009-2013 visinya bersaing. Tetap konteksnya IPM tetapi kita sebrangi dan men-declare diri untuk menjadi provinsi yang bersaing dengan provinsi lain terutama dalam hal meningkatkan investasi yang ditandai dengan nilai indeks daerah kita yang kita harapkan meningkat
Tahun 2013-2018 NTB Bersaing dan Berbudaya. Tahun 2018-2023 NTB Gemilang. Pertanyaannya adalah, dalam konteks dokumen formil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Karena akhir RPJMD 2018-2023 sudah habis, maka sekarang apakah yang menjadi rujukan bagi pejabat gubernur yang terpilih dalam menyelenggarakan pemerintahan ini terutama di tahun 2024 dan juga nanti 2025. Untuk mengisi kekosongan kebijakan perencanaan jangka menengah itu pemerintah pusat mengeluarkan instruksi dimana seluruh daerah yang mengalami masa transisi seperti provinsi NTB diwajibkan membuat yang namanya dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Visi ekonomi di masa transisi ini adalah mewujudkan NTB yang maju dan melaju. Kita ingin pertumbuhan ekonomi yang terjadi di NTB itu terus tumbuh secara berkelanjutan. Kita ingin agar masyarakat NTB itu terus meningkat pendapatan per kapitanya dari sekarang masih masuk dalam upper middle income menjadi masyarakat yang berpendapatan tinggi.
Apa yang menjadi tema pertemuan ini yaitu kebijakan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi itu ternyata menjadi ultimate goal yang telah dilakukan dalam rencana pembangunan daerah tahun 2024-2026. Caranya adalah dengan mewujudkan ekonomi yang inklusif.(Rel/MSC)
