Rektor USU, Prof Dr Muryanto Amin SSos MSi didampingi Kepala Humas Promosi dan Protokoler Amalia Meutia MPSi Psikolog menghadiri langsung penyerahan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023 di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (19/12/2023).
Rektor USU Prof Muryanto Amin menerima langsung penghargaan dari Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Dr. Donny Yoesgiantoro dengan disaksikan oleh Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin yang dalam sambutannya mengatakan bahwa badan publik yang berpredikat informatif semakin meningkat sejak 2008 yang hanya 15 badan publik, kini menjadi 139 pada tahun 2023.
Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin berharap, ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Pubik bisa menjadi pendorong bagi badan publik untuk terus bertransformasi menjadi lebih terbuka sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.
Rektor USU Prof Muryanto Amin mengucapkan terima kasih kepada Komisi Informasi (KI) Pusat yang telah memberikan predikat Informatif kepada USU. Menurut rektor, keterbukaan informasi menjadi keharusan bagi USU untuk melaksanakan amanat undang-undang.
“Kita berupaya memberikan informasi kepada publik melalui berbagai saluran media. Upaya itu dilakukan sebagai bentuk komitmen USU dalam membangun transparansi dan menghadirkan informasi yang akurat, cepat dan mudah diakses,” katanya.
Kepala Humas Promosi dan Protokoler Amalia Meutia, MPsi, Psikolog bersyukur atas penghargaan yang diraih. USU selama tiga tahun berturut-turut berhasil mendapatkan predikat Informatif. “Skor yang diperoleh juga terus meningkat tahun demi tahun,” ujarnya.
Ia menjelaskan, hal tersebut membuktikan bahwa PPID USU konsisten dan progresif dalam memberikan layanan informasi publik. “Tentu saja hasil terbaik ini dicapai berkat persiapan jangka panjang, kerja keras Tim Humas dan kerja sama dengan unit-unit lain di universitas dalam memenuhi ketersediaan data yang dibutuhkan saat e-monev KIP. Komitmen Pimpinan USU juga luar biasa dalam mendukung pencapaian ini,” tegasnya.
Ketua Komisi Informasi Pusat Doni Yusgiantoro dalam laporannya menyampaikan, pada 2023 dari 369 badan publik, 139 masuk kualifikasi informatif. Kemudian 43 badan publik masuk kualifikasi menuju informatif, 13 cukup informatif, 27 kurang informatif, 147 tidak informatif. (Ir/MSC)
