Memilih anggaran mana lebih prioritas dan mana tidak prioritas, tidak lah sulit hanya saja ada keinginan yang benar - benar tulus dan berpihak kepada masyarakat, khususnya masyarakat Tanjungbalai, Hal ini dikatakan Fitra Ramadhan Panjaitan dari Solidaritas Masyarakat Indonesia (SOMASI) Kota Tanjungbalai, saat di temui di kediaman nya Rabu (27/1/2021).
Dikatakannya, didalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 ada di anggarkan gaji untuk Pengamanan Dalam (Pangdal) yang di pos kan didalam anggaran sekretariat Dewan Pemko Tanjungbalai sebesar lebih kurang Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) yang nantinya anggaran tersebut akan di gunakan untuk gaji Satuan Pengaman (Satpam) sebanyak 35 Orang selama satu tahun terhitung dari bulan januari sampai bulan desember 2021.
Rencananya Satpam tersebut akan ditempatkan di lingkungan kantor DPRD Tanjungbalai secara bergantian.
Lanjut dikatakan Fitra dilihat dari manfaat dan kepentingannya pengadaan satpam saat ini tidak lah begitu penting, dan masih banyak lagi kebutuhan yang mendesak, terlebih lagi Negara ini sedang gencar gencarnya memberantas peyebaran virus corona (covid 19), hal ini juga berdampak di lingkungan Kota Tanjungbalai,jelas akan membutuhkan dana yang besar.
Untuk itu diminta Walikota Tanjungbalai dapat melakukan evaluasi ulang terhadap anggaran Pangdal tersebut dan jika memang dianggap kurang prioritas sebaiknya dibatalkan saja, jika penerimaan pangdal ini dilaksanakan akan menimbulkan kesan dipaksakan, sebab untuk merekrut satpam tersebut harus melalui pihak pihak yang berkompeten dibidang pengamanan, setiap satpam harus punya sertifikat dari Poldasu, terkait kwalitas dan kemampuan dalam hal pengamanan, Disamping itu pengadaan pangdal ini terkesan ada kepentingan oknum terkait sebab sampai saat ini gedung DPRD tersebut, masih tetap dijaga oleh Satpol PP, ujar Fitra. (ID/MSC)
