"Gak ada uang kami, Pak. Jadi hanya obat entrostop yang kami kasih, sama banyak minum air putih," kata Marulinawati Hutabalian (31) didampingi suami Simon Revana Damanik (36), saat mengurus kembali identitas kependudukan mereka di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemko Medan, Rabu (16/9/2020).
Pasutri ini merupakan penduduk Medan. Mereka mendatangi kantor Disdukcapil dengan membawa berkas-berkas pengurus identitas kependudukan. Namun, karena ada berkas yang masih kurang, akhirnya ia disuruh datang kembali besok untuk melengkapi berkas-berkas lainnya.
"Anakku ini sudah sakit-sakitan, Bang. Tapi karena enggak ada kartu keluarga kami, jadi enggak bisa kami urus KIS anak kami ini. Tapi masih gagal. Padahal udah bolak-balik kami urus," jelas Simon Damanik.
Sudah enam tahun usia pernikahan mereka, Pasutri ini belum juga punya identitas kependudukan. Simon mengatakan, ia telah empat kali mengantarkan istrinya ke Labuhan batu untuk mengurus surat pindah domisili, namun tak pernah berhasil.
"Saya kan yatim-piatu, sedangkan istri saya yatim, jadi kami sulit sekali mengurus surat pindah domisili. Empat kali kami ke Labuhan batu tapi tidak juga berhasil dapat surat pindah," ungkapnya lagi.
Endang, petugas di ruang Kabid Kependudukan di kantor Disdukcapil Pemko Medan meminta agar Simon melengkapi berkas yang kurang berupa, ijazah sekolah, kartu keluarga orangtuanya dan surat nikah. "Padahal kami belum ada surat nikah," imbuh Simon.
Sore itu, didampingi Ketua Yayasan Peduli Pemulung Sejahtera Uba Pasaribu, Simon dan istrinya mencegat Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Sri Maharani di pelataran kantor Disdukcapil Medan.
Uba menjelaskan persoalan yang dihadapi keluarga Simon berharap Sri Maharani mengambil kebijakan khusus. Namun jawaban Sri Maharani normatif sekali. "Kan ada prosedurnya Pak. Diikuti saja prosedurnya. Berkasnya dilengkapi. Gitu saja," ucapnya.
Mendengar komentar Sekretaris Disdukcapil itu, Simon dan istrinya pulang dengan kecewa. Uba membawa bayi Purwandi ke klinik di Pasar I Padang Bulan untuk ditangani bidan. Baru kemudian mereka pulang ke rumah. Uba juga memberikan yang kepada Marulinawati untuk biaya beli beras dan sembako. "Ini inang seadanya, nanti belikan beras agar makan kalian," pesan Uba.
Pasutri ini merupakan warga miskin. Mereka tinggal di rumah mendiang mertuanya di Jalan Bunga Terompet 1, Kelurahan Padang Bulan Selayang 2, Kecamatan Medan Selayang II, Medan. Namun rumah itu masih bersengketa lantaran semasa hidup, mertuanya pernah terlilit utang.
Dan utang-utang itu belum terlunasi, sementara surat tanah rumah dijadikan sebagai jaminan.
Simon bekerja mencari nafkah sebagai kuli bangunan, juru parkir dan pemulung. Sedangkan istrinya hanya ibu domestik. Istrinya lahir di Labuhan batu. Demi mengubah nasib, ia merantau ke Medan sejak 25 tahun silam, ketika ia masih remaja.
Ia menikah dengan Simon hanya dengan restu "dipasu-pasu" seadanya. Enam tahun pernikahan, mereka dikaruniai tiga anak. Si sulung bernama Reno Setiawan Damanik (6), adiknya bernama Satria Krismas Damanik (4) dan Purwandi Erlangga Damanik (1).
"Penghasilan kami cukup-cukup makan. Kalau ada yang ngajak kerja bangunan, awak ikut. Kalau enggak ada kerjaan, jadi tukang parkir atau marbototlah, Bang. Kekmanalah agar anak-anakku bisa makan. Bentar lagi mau masuk SD anakku," terang Simon.
Lantaran tidak memiliki identitas kependudukan, sampai hari ini keluarga Simon sama sekali tidak pernah mendapat bantuan apa-apa dari pemerintah.
Mereka juga tidak terjaring Program Keluarga Harapan. Dan selama masa pandemi Covid-19 ini, kata Simon, perekonomian mereka terpuruk, sebab penghasilan dari jaga parkir pun menurun. Sedangkan kerjaan sebagai kuli bangunan belum ada lagi sudah empat bulan ini. "Marbototlah bang, tiap hari. Kalau enggak, makan apalah kami," katanya lagi.
Uba Pasaribu mengatakan, Pemko Medan semestinya lebih peduli kepada kaum marjinal. Ketika balita seperti Purwandi yang sedang sakit dan butuh identitas agar bisa mengakses layanan kesehatan murah, Pemko Medan harusnya lebih peduli.
"Keluarga ini kan sudah berusaha mengurus surat pindah beberapa kali. Tapi gagal. Sekarang anaknya sakit, bapaknya tak punya uang, mengapa tidak bisa diberi kemudahan mengurus identitas kependudukan mereka? Hal-hal seperti ini yang harusnya Pemko Medan lebih responsif. Janganlah bersikap normatif saja. Ini soal nyawa manusia lho," pungkas aktivis pemulung itu.(Zal/MSC)
