Demikian Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2Dikti) Wilayah I Sumut Prof Dian Armanto MPd MA MSc PhD kepada wartawan ketika ditemui di ruang kerjanya, Kamis (30/1/2020).
Ia mengharapkan inisiatif para perguruan tinggi untuk membuka prodi milenial baik untuk sarjana S2, SI, D4 (sarjana trapan), D3, D2 dan D1 seperti untuk S1 ada Prodi Business Law (Hukum Bisnis), Coffee Economics (Ekonomi Perkopian), Coffee Science (Sains Perkopian).Untuk D1 dan 2 , Prodi Desain Digital, Distribusi Barang, Pemadam Kebakaran Hutan, Seni Meme, Pendidikan Barista.
Untuk pembukaan prodi ini, ungkapnya, sangat mudah khususnya PT yang terkareditasi A dan B bisa langsung membuka prodi dengan syarat bekerja sama pihak-pihak yang mendukung prodi ini.
Akhirnya, ia mengimbau kepada seluruh PT yang ada agar fokus pada akreditasi dan pembukaan prodi millenial serta ilmu yang diajarkan juga milenial. Sebab mahasiswa di era sekarang ini dituntut harus memiliki pemikiran yang kreatif, pemikiran kritis bisa bekerja sama dan komunikasi.
Karenanya, PT diharapkan membuat kurikulum yang cocok menciptakan anak didik seperti ini dari segi kurikulum dan wirausaha.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan awalnya jumlah PTS di Sumut berkisar 269, kemudian yang terkena Permenristek Nomor 51/2018 berkurang menjadi 226. “Dan empat di antaranya masuk dalam program penghentian pembinaan,” tukasnya sembari menyatakan yang masuk program ini PTS tersebut dikenakan sanksi tidak boleh menerima mahasiswa baru dan melaksanakan wisuda.
Kemungkinan jumlah ini akan bertambah, ungkapnya di mana hingga Januari 2019 terdapat 25 PTS yang dipanggil karena tidak melapor ke pangkalan data.
“Ke depan kami akan memanggil dan memeriksa PTS-PTS ini lagi dan akan memberikan sanksi bagi yang tidak patuh dengan memberikan sanksi ringan, sedang dan berat,” tukasnya.
Lebih jauh ia juga menyampaikan, dari sisi akreditasi tidak ada lagi perbedaan kualitas antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan PTS.
“Jadi nantinya, anak yang tidak lulus PTN jangan bingung dan ragu masuk aja ke PTS yang ada. Sebab sekarang ini pemerintah tidak ada lagi membeda-bedakan antara negeri dan swasta,” tukasnya.(Irn/SMC)
