Hal ini dijelaskan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumut Binsar Situmorang saat paparan ekspos informasi pembangunan lingkungan hidup di hadapan wartawan di ruangan pers, Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan Senin (27/5/2019).
“Untuk pengurangan dan penanganan sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dibangun Pusat Daur Ulang (PDU) Sampah di Desa Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan dan Kabupaten Labuhan Batu. Pembangunan fisiknya sudah selesai, itu akan segera beroperasi,” kata Binsar.
Tidak hanya limbah dan sampah, DLH Sumut juga membangun alat monitoring kualitas air (Online Water Monitoring System) untuk Danau Toba. Alat ini di pasang di Desa Mogang, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir dan akan mengirimkan data sampel kualitas air Danau Toba ke DLH.
“Kita juga sudah menginstalasi Online Water Monitoring System untuk Danau Toba di Desa Mogang, Kabupaten Samosir. Alat ini bisa bekerja online, mengirim data sampel air Danau Toba kepada pemerintah segera, karena dia berbasis online. Ini perlu agar kita bisa langsung mengambil tindakan cepat sebelum terjadi kerugian yang lebih besar seperti sebelum-sebelumnya,” tambah Binsar.
Melalui paparannya yang difasilitasi Biro Humas dan Keprotokolan Pemprov Sumut, Binsar juga menerangkan ada empat poin yang menjadi fokus DLH Provinsi Sumut dari tahun 2018-2023, mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Pertama adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutup Lahan.
Disampaikannya, terakhir tahun 2018 IKLH masih 67,17% dari target, indeks kualitas air 77,5%, kualitas udara 85,59% dan kualitas tutupan lahan 45%. “Sesuai dengan Misi Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah yang kelima, mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan, alamnya bersih dan indah kita harus mengejar target-target ini,” katanya.
Selain PDU dan Online Water Monitoring System untuk Danau Toba, DLH juga membangun water purifier di 21 titik Porvinsi Sumut, Pembangunan IPAL Komunal, memberikan bantuan 150 unit tempat sampah, menyiapkan regulasi, peningkatan program Adiwiya dan juga bekerja sama dengan luar negeri untuk pendidikan lingkungan.
Ketika ditanya mengapa limbah dan sampah masih menjadi masalah di Sumut sampai saat ini, Binsar Situmorang mengatakan, penanganan suatu masalah sering terhambat di koordinasi. Hal ini menurut Binsar karena di beberapa kasus Pemkab atau Pemko sering berjalan sendiri-sendiri.
“Ya masalah koordinasi memang sering menjadi kendala kita. Terkadang daerah berjalan sendiri-sendiri dalam menangani kasus lingkungan hidup, padahal untuk masalah ini misalnya sungai itu kan melibatkan beberapa daerah, jadi harus bersinergi. Di sinilah posisi kita Provinsi Sumut berada, kita harus memfasilitasi mereka atau dengan kata lain menjadi wasit. Kita berharap masalah-masalah ini segera teratasi target-target kita bisa tercapai,” pungkasnya.(Cok/MS)
