"Kasus pemecatan pegawai KPUM sudah pernah RDP di DPRD Medan pada 6 Februari 2017 lalu. Saat itu, disimpulkan bahwa tidak ada dilakukan pemecatan, skorsing maupun intimidasi.
Tetapi faktanya, banyak yang langsung 'dibabat'. Ada 34 pegawai yang sudah bekerja puluhan tahun, dipecat dan diganti pegawai baru," ungkapnya saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi C DPRD Medan yang dipimpin Ketua, Boydo HK Panjaitan, dihadiri Sekretaris I KPUM, Halason Rajagukguk, dan anggota Pandapotan Simanjuntak serta beberapa pegawai KPUM yang dipecat lainnya.
Dia mengaku telah dipecat namun tidak diberikan pesangon. Hal itu sudah dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, dan Gubernur Sumatera Utara.
Namun itu semua sia-sia karena KPUM orang-orang kuat. "Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Medan sudah keluar, tapi diabaikan. Di PN Medan, saya sudah menang. Begitu juga sampai kasasi, banding mereka ditolak," imbuhnya.
Pasca keluarnya putusan banding, Abidin mengaku penah diajak ketemu Halason Rajagukguk dan pengacaranya Pandapotan Simanjuntak.
Dalam pertemuan itu, KPUM berjanji memberikan hak-hak pegawai pada Tahun Baru 2018. "Lalu tanggal 7 Januari 2018, ada 6 mantan pegawai yang ikut pertemuan dengan Sekretaris KPUM dan pengacaranya. Namun, KPUM tidak mau merealisasikan pembayaran dan penyelesaian hak-hak kami. Mereka mempersilahkan kami untuk melaporkannya ke polisi," tambahnya.
Mantan mandor KPUM, Roni Simanjuntak menjelaskan, dirinya dipecat tanpa alasan yang jelas. Dia dianggap bersekongkol dengan mantan Ketua II KPUM, Rayana Simanjuntak dan tidak tertib kehadirannya. "Darimana saya tidak tertibnya, saya kerja dari pukul 06.00 WIB hingga 22.00 WIB, sedangkan jam kerja saja sampai pukul 16.00 WIB. Untuk Rayana, saya saja tidak pernah bertemu langsung maupun bertelepon," tegasnya seraya menyebutkan dia menerima SK tanggal 7 dan di skor tanggal 13.
Sekretaris I KPUM, Halason Rajagukguk, menyebutkan kasus yang diadukan kedua mantan pegawai KPUM tersebut sudah masuk ranah pidana.
Begitu juga mengenai skorsing, Halason mengaku hal itu merupakan kebijakan pengurus karena melihat tindakan Roni selama bekerja. "Kasus ini sudah ranah pidana, kita tunggu saja. Kami akan ajukan upaya hukum lainnya," jelas Halason.
Ketua Komisi C DPRD Medan, Boydo HK Panjaitan, menyimpulkan bahwa Dinas Koperasi Kota Medan mengawasi KPUM sesuai aturan yang berlaku. Apalagi, KPUM akan melakukan Rapat Akhir Tahun (RAT) dan pemilihan pengurus baru.
"Kita harap, hasil putusan pengadilan dapat diakomodir KPUM dengan melakukan mediasi dengan para pegawai. Jangan abaikan putusan itu, karena sudah incraht. Segera awasi dan lakukan pendataan terhadap persoalan yang ada di tubuh KPUM," perintah Boydo pada pertemuan itu. (moe/ms)
