MEDIASELEKTIF.COM - Pemilihan
umum (Pemilu) tahun 2019 sudah di depan mata. Gubernur Sumatera Utara (Gubsu),
Edy Rahmayadi mengharapkan agar semua pihak terutama Bupati/Walikota dapat
mengisi keterbatasan penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum
(KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) di Provinsi Sumatera Utara.
“Bupati/walikota di
daerah, isi semua kekurangan ini dengan tidak ada kepentingan perorangan maupun
kelompok. Lakukan ini untuk kepentingan masyarakat dan sesuai dengan aturan,
khususnya untuk masyarakat Sumatera Utara,” ujar Gubsu Edy Rahmayadi saat memimpin Rapat Koordinasi Persiapan
Pemilu tahun 2019 dengan Forkopimda Provsu, KPU dan BAWASLU, Bupati/Walikota, Kapolres serta Dandim se-Sumatera
Utara, di aula Raja Inal Siregar, Lt. 2 Kantor Gubsu, Jalan Pangeran Diponegoro No. 30, Medan, Jumat (15/2/2019).
Selain itu Gubsu juga
mengingatkan agar Bupati/Walikota bersikap netral pada pelaksanaan Pemilu tahun 2019 yang sebentar lagi akan berlangsung. “Tolong hentikan kebohongan, rekayasa yang dibuat selama
ini. Mari kita tegakkan kejujuran di republik kita ini. Bebaskan rakyat dalam pesta
demokrasi ini. Sehingga kemakmuran kita dapatkan,” sebut Gubsu.
Terkait
perekaman e-KTP bagi warga di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Edy mengharapkan perekaman ini dapat segera dilakukan. “Percepatan
perekaman e-KTP bagi penghuni lapas agar dimaksimalkan dan
disegerakan. Diharapkan akhir Februari 2019 ini sudah selesai,” pinta Gubsu.
Terkait dengan
netralitas Aparatur
Sipil Negara (ASN), Gubsu Edy menegaskan
bahwa Pemprovsu selalu memegang teguh netralitas dalam Pemilu 2019 mendatang. “Pemprovsu meneriakkan netralitas paling keras. Bebaskan rakyat
dalam pesta demokrasi ini,” tegas Gubsu lagi.
Disinggung mengenai hambatan yang krusial dalam
penyelenggaraan Pemilu ini, Gubsu mengaku belum ada. Namun jika ini mungkin terjadi Gubsu
mengatakan TNI/Pori selalu siap untuk mengamankannya. “Sementara ini kerawanan
khusus tidak ada, namun TNI/Polri siap bila itu terjadi apalagi pesta demokrasi
ini sudah semakin dekat,” kata Edy.
Sementara dari
kepolisian daerah Sumatera Utara Wakapoldasu, Brigjen Pol. Mardiaz
Kusin Dwihananto, S.I.K, M.Hum, mengatakan bahwa pihak kepolisian daerah Sumatera Utara siap
untuk mengamankan tahapan-tahapan Pileg dan Pilpres 2019.
"Kami menyediakan
personel, sarana dan prasarana pada tahapan Pemilu untuk mengantisipasi kejadian-kejadian
yang dapat mengganggu keamanan pada tahapan Pemilu 2019. Seperti telah melakukan operasi Mantab Brata, dan kegiatan-kegiatan Cipta Kondisi," ujarnya sembari
menyebutkan kegiatan yang dilakukan itu bertujuan untuk memciptakan Kamtibmas yang kondusif.
Wakapolda juga meminta
agar para Bupati/Walikota dapat bekerjasama dengan kepolisian. "Tolong diinformasikan
situasi-situasi dan daerah mana yang rawan di daerahnya masing-masing,"
ujarnya.
Pangdam I Bukit
Barisan Mayor Jenderal, TNI Muhammad Sabrar Fadhilah menegaskan bahwa TNI
menjelang pelaksanaan Pemilu 2019 tetap netral. “Yakinlah bapak/ibu dengan netralitas
TNI. Kami akan tetap menjaga dan berpedoman kepada netralitasi yang harus kami lakukan.
Namun bapak/ibu juga harus ikut menjaga netralitas TNI, ” ujar Pangdam.
Pangdam juga mengakui
banyak persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Dia berharap dengan semangat
demokrasi ini nantinya untuk kabupaten/kota akan muncul semangat untuk terus memberikan yang
terbaik bagi kemajuan daerahnya. Hal itu dilakukan untuk menuju Indonesia yang lebih baik ke depan
melalui wilayahnya masing-masing.
“Tolong itu dibangun,
belum ada kata terlambat, walaupun waktunya mepet untuk terus melakukan
pekerjaan yang begitu banyak dan tidak mudah. TNI siap membantu,” sebut
Pangdam.
Pangdam juga
mengharapkan kepada semua pihak agar soliditas dan sinergitas terus dibangun.
“Sinergitas dalam arti mengisi ruang-ruang kosong yang tidak mampu
dilakukan satu pihak untuk membangun kekuatan yang lebih besar. Bukan mengambil
alih kegiatan orang lain,” sebut Pangdam.
Ketua KPU Sumut, Yulhasni pada kesempatan tersebut
menyampaikan bahwa perekaman e- KTP untuk Lapas sedang berlangsung. Namun diharapkannya
keberadaan petugas-petugas Linmas di lapangan dapat didukung oleh pemerintah daerah. “Sementara bimbingan
teknis, alat kelengkapan Linmas di TPS-TPS, tidak dianggarkan di KPU. Diharapkan
pemerintah dapat mendukungnya,” sebut Yulhasni.
Begitu juga soal
pengiriman logistik ke
daerah-daerah. KPU tidak memiliki alat. Seperti pengiriman logistik ke daerah
terpencil yang susah diakses alat transportasi umum. “KPU minta bantuan kepada
kepolisian dan pemerintah daerah, seperti dengan menggunakan transportasi
laut kapal
maupun helikopter milik Polda,”
sebut Yulhasni.
Soal surat suara yang
telah didistribusikan ke kabupaten/kota se Sumatera Utara, Yulhasni
menyampaikan hingga hari ini, Jumat (15/2/2019) telah disampaikan ke 24
kabupaten kota. “Terakhir hari ini sampai ke Kabupaten Simalungun dan sisanya
akan sampai akhir Februari 2019,”
tambahnya.
Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida R Rasahan pada kesempatan
itu menyampaikan bahwa ada tiga
hal yang disampaikan pihaknya pada rakor tersebut.
Pertama soal netralitas ASN
dan TNI/Polri , distribusi logistik dan soal kampanye.
Soal netralitas ASN,
lanjutnya undang-undang melarang baik Bupati/Walikota sebagai pimpinan partai politik untuk melibatkan jajaran
di bawahnya terlibat dalam kegiatan yang berpotensi memenuhi unsur kampanye.
Ada sanksi pidana untuk itu. “Meminta melalui Gubernur Sumatera, Pangdam I/BB
dan Kapolda bahwa ASN, TNI/Polri harus netral dalam pemilu 2019 ini,” ujarnya.
Terkait peyampaian
logistik dia mengharapkan agar KPU bisa memastikan dapat menyampaikan tepat
waktu, jumlahnya tepat. “Tidak terjadi penukaran/tertukarnya logistik pemilu
yang berpotensi pemungutan suara ulang. Ini merupakan potensi masalah
yang harus diantisipasi,” sebutnya.
Turut hadir dalam
kegiatan tersebut, jajaran Pangdam I/BB, jajaran Polda Sumut, Kejatisu, Bupati/Walikota se Sumatera Utara,
para Kepala OPD Pemprovsu, KPU Kabupaten/kota se
Sumut, para Kapolsek dan Dandim kabupaten/kota se-Sumatera Utara.(cok/ms)
